Sekilas Info

TUPOKSI

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

  • Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan.
  • Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  1. Pemberian arahan dan petunjuk kerja kepada bawahan supaya tugas – tugas Dinas Perikanan terlaksana dengan baik;
  2. Perumusan konsep sasaran suatu peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pelaksanaan tugas Dinas Perikanan;
  3. Pengkoordinasian tugas – tugas sekretariat, bidang – bidang, subbagian – subbagian, seksi – seksi, UPTD yang berada di bawahnya dalam pelaksanaan kegiatan sehari- hari;
  4. Pengkoordinasian, pensinkronisasian, pengintegrasian tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik otonom maupun vertikal;
  5. Pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan bidang perikanan, anggaran,  administrasi dinas, kepegawaian di lingkungan Dinas Perikanan;
  6. Perumusan konsep sasaran tentang perencanaan , pengolahan dan penelaahan atas rumusan kebijakan Bupati;
  7. Penyelenggaraan operasional Dinas Perikanan dalam rangka terlaksananya proses kegiatan kerja yang diprogramkan;
  8. Penyelenggaraan operasional program pembangunan perikanan, pelayanan, pembinaan dan  pengembangan usaha perikanan;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

 

Paragraf 1

Sekretariat Dinas

Pasal 6

  • Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas dan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan.
  • Sekretaris Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kegiatan kerja tahunan sekretariat;
  2. Perencanaan operasional kegiatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  3. Penyeliaan dan penghimpunan peraturan perundang – undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas sekretariat;
  4. Pengaturan jadwal pelaksanaan rapat di lingkungan Dinas perikanan baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan yang dituangkan dalam notulen rapat;
  5. Pemberian petunjuk dan pembinaan organisasi tata laksana pengelolaan rumah tangga dinas, administrasi surat menyurat, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan pada Dinas Perikanan;
  6. Monitoring pelaksanaan program atau kegiatan Sekretariat;
  7. Pelaporan kegiatan sekretariat baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran tugas;
  8. Pengkoordinasian dan penghimpunan bahan rencana kegiatan / rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang guna selanjutnya sebagai rencana kegiatan / kerja tahunan dinas;
  9. Pemantauan dan pemeriksaan penerimaan dan pengeluaran keuangan dinas;
  10. Penghimpunan bahan laporan dari masing – masing bidang yang selanjutnya menyusun laporan Dinas perikanan baik secara bulanan, semester maupun tahunan;
  11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikanan atasan.

 

Pasal 7

  • Subbagian Kepegawaian dan Tatalaksana Perkantoran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Subbagian Kepegawaian dan Tatalaksana Perkantoran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyusunan rencana kegiatan / kerja tahunan Subbagian Kepegawaian dan tatalaksana perkantoran;
  2. Perencanaan operasional kegiatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  3. Penghimpunan dan penyusunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas Subbagian Kepegawaian dan tatalaksana perkantoran;
  4. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian lainnya pada Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Pemberian petunjuk pembuatan naskah dinas dan surat biasa-surat biasa yang berhubungan dengan tugas Subbagian Kepegawaian dan Tatalaksana perkantoran;
  6. Pemeriksaan dan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian, penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, mutasi dan tata usaha kepegawaian;
  7. Pemeriksaan dan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana, surat menyurat kearsipan, perlengkapan dan peralatan perkantoran;
  8. Pelaksanaan kegiatan di subbagian Kepegawaian dan tatalasana perkantoran;
  9. Pembuatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan atau tugas baik bulanan, tahunan maupun insidentil guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Pasal 8

  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertugas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran bulanan, tahunan, maupun insidentil.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyusunan rencana kegiatan / kerja tahunan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Perencanaan operasional kegiatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  3. Penghimpunan dan penyusunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  4. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian lainnya pada Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Penghimpunan, penyiapan dan pemeriksaan bahan rencana kegiatan / kerja tahunan dari masing – masing bidang guna selanjutnya untuk rencana kegiatan/ kerja tahunan dinas;
  6. Pengelolaan dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran keuangan dinas;
  7. Pelaksanaan kegiatan di subbagian perencanaan dan keuangan;
  8. Pembuatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan atau tugas subbagian perencanaan dan keuangan baik bulanan, tahunan maupun insidentil guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. Penghimpunan, Penyusunan dan Penyampaian laporan kegiatan dinas baik bulanan, semester mapun tahunan;
  10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Paragraf 2

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan

Pasal 9

  • Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan.
  • Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  1. Pengkoordinasian dan memfasilitasi rumusan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
  2. Perumusan kebijakan atau rencana kerja tahunan bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
  3. Perencanaan operasional kegiatan, baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  4. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, melaksanakan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
  5. Monitoring, pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, melaksanakan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
  6. Pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, kegiatan atau tugas lainnya yang terkait, baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran tugas;
  7. Pemberian petunjuk kepada seksi - seksi di bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Penyeliaan dan penghimpunan peraturan perundang – undangan beserta petunjuk kerja lainnya yang terkait untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  9. Pemeriksaan laporan dari masing – masing seksi di bidangnya atas pelaksanan kegiatan baik secara bulanan, semester maupun tahunan;
  10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Pasal 11

  • Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas merangkum rencana pendidikan, pelatihan dan pendampingan serta pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan.
  • Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengumpulan data, identifkasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan seksi pendidikan, pelatihan dan pendampingan;
  2. Penyusunan rencana kegiatan / kerja tahunan seksi pendidikan, pelatihan dan pendampingan;
  3. Perencanaan operasional kegiatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  4. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
  5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pendampingan serta kegiatan atau tugas lainnya yang terkait, baik bulanan, tahunan maupun insidentil guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Pembagian tugas kepada bawahan supaya tugas – tugas seksi pendidikan, pelatihan dan pendampingan terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
  7. Penghimpunan dan penyusunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas;
  8. Pelaksanaan koordinasi dengan seksi lainnya pada bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Pasal 12

  • Seksi Kewirausahaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas merangkum, mengidentifikasi, dan merencanakan usaha-usaha nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan.
  • Seksi Kewirausahaan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan seksi kewirausahaan;
  2. Penyusunan rencana kegiatan / kerja tahunan seksi kewirausahaan;
  3. Perencanaan operasional kegiatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  4. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
  5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan atau tugas baik bulanan, tahunan maupun insidentil guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Penghimpunan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas Seksi Kewirausahaan;
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan Seksi lainnya pada bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Pasal 13

  • Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas merangkum, mengidentifikasi, serta membina dalam upaya penguatan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan.
  • Seksi Kelembagaan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan seksi kelembagaan;
  2. Penyusunan rencana kegiatan/ rencana kerja tahunan seksi kelembagaan;
  3. Perencanaan operasional kegiatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  4. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan dan melaksanakan tugas kegiatan lainnya yang terkait ;
  5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan tugas kegiatan lainnya yang terkait, baik bulanan, tahunan maupun insidentil guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Penghimpunan dan penyusunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman melaksanakan tugas seksi kelembagaan;
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan seksi lainnya pada bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Paragraf 3

Bidang Bina Usaha dan Pemasaran

Pasal 14

  • Bidang Bina Usaha dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di bidang Bina Usaha dan Pemasaran.
  • Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengkoordinasian dan pemfasilitasian rumusan kebijakan bidang bina usaha dan pemasaran ;
  2. Perumusan kebijakan atau rencana kerja tahunan bidang bina usaha dan pemasaran;
  3. Perencanaan operasional kegiatan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan/ pemasaran Ikan, baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  4. Pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan pembudidaya ikan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan, pengelolaan dan penyelenggaran Tempat Pelelangan/ pemasaran Ikan dan melaksanakan tugas kegiatan lainnya yang terkait;
  5. Monitoring, pengevaluasian pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan pembudidaya ikan, pengelolaan dan penyelenggaran Tempat Pelelangan/ pemasaran Ikan ;
  6. Pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan pembudidaya ikan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan,  pengelolaan dan penyelenggaran Tempat Pelelangan/ pemasaran Ikan dan tugas kegiatan lainnya yang terkait, baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas;
  7. Penyeliaan dan penghimpunan peraturan perundang – undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  8. Pemeriksaan laporan dari masing – masing seksi di bidangnya atas pelaksanan kegiatan baik secara bulanan, semester maupun tahunan;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Pasal 15

  • Seksi Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas menganalisa, mengidentifikasi dan menerbitkan izin-izin usaha di bidang perikanan.
  • Seksi Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan seksi perizinan usaha pembudidaya ikan;
  2. Penyusunan rencana kegiatan/ kerja tahunan seksi perizinan usaha pembudidaya ikan;
  3. Perencanaan operasional kegiatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  4. Pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan pembudidaya ikan dan tugas atau kegiatan lainnya yang terkait;
  5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan atau tugas baik bulanan, tahunan maupun insidentil guna selanjutnya memberikan saran/ usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Penghimpunan dan penyusunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman melaksanakan tugas seksi perizinan usaha pembudidaya ikan;
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan seksi lainnya pada bidang bina usaha  dan pemasaran  untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Pasal 16

  • Seksi Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas merangkum, mengidentifikasi dan mencatat usaha-usaha budidaya ikan.
  • Seksi Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan seksi pencatatan usaha pembudidaya ikan;
  2. Penyusunan rencana kegiatan / kerja tahunan seksi pencatatan usaha pembudidaya ikan;
  3. Perencanaan operasional kegiatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  4. Pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan dan pelaksanaan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
  5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pencatatan usaha pembudidaya ikan dan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait, baik bulanan, tahunan maupun insidentil guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Penghimpunan dan penyusunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman melaksanakan tugas seksi pencatatan usaha pembudidaya ikan;
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan seksi lainnya pada bidang bina usaha dan pemasaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Pasal 17

  • Seksi Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas merangkum, mengidentifikasi, dan mengelola pemasaran hasil perikanan.
  • Seksi Pemasaran Hasil Perikanan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan seksi pemasaran hasil perikanan;
  2. Penyusunan rencana kegiatan/ kerja tahunan seksi pemasaran hasil perikanan;
  3. Perencanaan operasional kegiatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  4. Pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan/pemasaran Ikan dan melaksanakan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
  5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan/pemasaran Ikan dan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait, baik bulanan, tahunan maupun insidentil guna selanjutnya memberikan saran/ usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Penghimpunan dan penyusunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman melaksanakan tugas seksi pemasaran hasil perikanan;
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan Seksi lainnya pada bidang bina usaha dan pemasaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Pengikhtiaran sarana dan prasarana untuk menunjang pemasaran hasil perikanan;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Budidaya

Pasal 18

  • Bidang Pengelolaan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Budidaya.
  • Kepala Bidang Pengelolaan Budidaya dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengkoordinasian dan memfasilitasi rumusan kebijakan bidang pengelolaan budidaya;
  2. Perumusan kebijakan atau rencana kerja tahunan bidang pengelolaan budidaya;
  3. Perencanaan operasional kegiatan, baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  4. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
  5. Monitoring, pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
  6. Pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait, baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran tugas;
  7. Pemberian petunjuk kepada seksi - seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas bidang pengelolaan budidaya;
  8. Penyeliaan dan penghimpunan peraturan perundang – undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  9. Pemeriksaan laporan dari masing – masing seksi bidang pengelolaan budidaya atas pelaksanan kegiatan baik secara bulanan, semester maupun tahunan;
  10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Pasal 19

  • Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas merangkum, mengidentifikasi dan mengembangkan kawasan perikanan budidaya.
  • Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan seksi pengembangan kawasan perikanan budidaya;
  2. Penyusunan rencana kegiatan / kerja tahunan seksi pengembangan kawasanperikanan budidaya;
  3. Perencanaan operasional kegiatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  4. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan budidaya perikanan dan melaksanakan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
  5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan budidaaya perikanan dan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait,  baik bulanan, tahunan maupun insidentil guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Penghimpunan dan penyusunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas seksi pengembangan kawasan perikanan budidaya;
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan Seksi lainnya pada bidang pengelolaan budidaya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Pengikhtiaran sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan budidaya;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Pasal 20

  • Seksi Pengelolaan Air  dan Lahan,  Kesehatan Ikan dan Lingkungan,  Bina Mutu Pakan dan Obat Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas mengelola sarana prasarana air dan lahan untuk kebutuhan budidaya, mengidentifikasi kesehatan ikan dan lingkungan, bina mutu pakan dan kebutuhan obat-obatan.
  • Seksi Pengelolaan Air  dan Lahan,  Kesehatan Ikan dan Lingkungan,  Bina Mutu Pakan dan Obat Ikan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
  2. Penyusunan rencana kegiatan / kerja tahunan terkait tugas dan fungsinya;
  3. Perencanaan operasional kegiatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  4. Pelaksanaan pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan dan melaksanakan  kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
  5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait tugas dan fungsinya, baik bulanan, tahunan maupun insidentil guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Penghimpunan dan penyusunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas ;
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan Seksi lainnya pada bidang pengelolaan budidaya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Pengikhtiaran sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Pasal 21

  • Seksi Bina Terap Teknologi, Penyediaan Benih dan Induk Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas pembinaan dan penerapan teknologi, mengidentifikasi kebutuhan pembudidaya terhadap benih ikan serta mengidentifikasi kebutuhan induk ikan untuk Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat.
  • Seksi Bina Terap Teknologi, Penyediaan Benih dan Induk Ikan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan seksi bina terap teknologi, penyediaan benih dan induk ikan;
  2. Penyusunan rencana kegiatan / kerja tahunan seksi bina terap teknologi, penyediaan benih dan induk ikan;
  3. Perencanaan operasional kegiatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
  4. Pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, cara pembesaran ikan yang baik , penyedia benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk, dan atau benih ikan  dan melaksanakan kegiatan atau tugas lainnya yang terkait;
  5. Pembinaan dan monitoring kegiatan Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Ikan Rakyat;
  6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang terkait tugas dan fungsinya,  baik bulanan, tahunan maupun insidentil guna selanjutnya memberikan saran / usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. Penghimpunan dan penyusunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas;
  8. Pelaksanaan koordinasi dengan seksi lainnya pada di bidang pengelolaan budidaya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. Pengikhtiaran sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

 

Bagian Ketiga

UPTD

Pasal 22

  • Pada Dinas Perikanan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  • Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Unit pelaksana teknis dinas yang sudah ada pada dinas yang saat ini tergabung pada Dinas Perikanan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya dan berada di bawah Dinas Perikanan sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Dinas Perikanan ditetapkan.